Rapat Dengar Pendapat SIBBB dengan Komisi V DPR

Jakarta – Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan penyusunan program tahun 2019 pada 5 unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikenal dengan SIBBB terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jendera, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa 4 Juli 2018.

Rapat dipimpin oleh Ibnu Munzir dan dihadiri oleh Sekjen Anita Firmanti, Irjen Rildo Ananda Anwar, Kepala Balitbang Danis H Sumadilaga, Plt. Kepala BPIW Lana Winayanti, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief dan para orang Anggota Komisi V DPR RI.

Sekjen Anita Firmanti menyampaikan bahwa tugas Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR adalah memberikan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas Kementerian PUPR membangun infrastruktur.

Dari pagu kebutuhan anggaran 2019 tersebut, Sekretariat Jenderal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 533,8 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 89,6 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 418,18 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 398,96 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebear Rp 175,50 miliar.

Pada tahun 2019 terdapat 10 outcome untuk dicapai meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pengelolaan administrasi pegawai, layanan informasi publik, kenyamanan bekerja, lauanan data dan teknologi menuju one map policy, fasilitasi produk dan bantuan hukum, kematangan penyelenggaraan SPIP di level 3, tertib akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit BPK dan mengoptimalkan penggunaan anggaran efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar mengatakan, program dan sasaran dari Inspektorat Jenderal tahun 2019 yaitu melakukan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR serta melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan intern di Kementerian PUPR. Pada tahun 2019 pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebesar Rp 99,64 miliar yang salah satunya digunakan untuk evaluasi seluruh pekerjaan/proyek Kementerian PUPR yang merupakan bagian Prioritas Nasional dan Proyek Strategis

Sementara Kabalitbang Danis H. Sumadilaga mengatakan, peran Balitbang yaitu melakukan penelitian dan pengembangan yaitu pertama, melakukan penelitian dan pengembangan dalam konteks lebih kepada teknologi penerapan. Kedua, adalah kami (Balitbang) bertanggung jawab terhadap standarisasi dan rekomendasi teknisnya. Lalu ketiga juga bertanggung jawab terhadap kesesuaian teknologi baik dalam bentuk software maupun hardware.

Plt. Kepala BPIW Lana Winayanti mengatakan BPIW melakukan penyusunan sebanyak 35 Masterplan dan Development Plan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Disamping itu menurutnya, BPIW menyiapkan penyusunan Integrated Tourism Masterplan untuk 3 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan pendanaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Tiga lokasi KSPN tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, dan Lombok.

Kepala BPSDM Lolly Martina Martief mengatakan, untuk capaian output pelatihan yang berdasarkan capacity development BPSDM Kementerian PUPR pada 2018 – 2019 yakni mendukung pelatihan-pelatihan yang mendukung capaian program nawacita. Tahun 2019 pagu anggaran BPSDM sebesar Rp 398,9 miliar. (Iwn)